Masalah Pelik Seputar Buku Pelajaran Sekolah

Ini merupakan catatan saya tentang persoalan tata niaga buku pelajaran, yang waktu itu bereaksi sehubungan dengan rencana pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang akan mengatur soal a.l. masa pakai buku selama lima tahun. Nyaris satu dekade berlalu, persoalan tata niaga buku pelajaran belum juga tuntas. Harga buku masih mahal terutama bagi golongan sosial ekonomi menengah ke bawah. Yang lebih parah, seringkali muncul berita soal konten buku yang tidak sesuai dengan norma. Ditengarai karena penulisnya tidak paham tentang teknik membuat buku dan mengembangkan kurikulum serta editor yang kurang ketat dalam menyunting. Semoga urusan pendidikan di negeri ini segera membaik.***

Dunia pendidikan dan perbukuan saat ini tengah menanti kehadiran sebuah kebijakan baru, yakni rencana pemerintah mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) tentang tata niaga buku pelajaran sekolah. Persoalan buku pelajaran ternyata pelik dan kompleks karena melibatkan banyak pihak a.l. orang tua siswa, sekolah, guru, penerbit dan toko buku.

Itu pun belum termasuk masalah non fisik lain seperti peran buku sebagai pembawa informasi, minat baca, serta ketrampilan penulis dalam mengembangkan buku pelajaran. Untuk itu di Jakarta baru-baru ini diselenggarakan diskusi antara pakar pendidikan dengan pers bertajuk Mencari Solusi Jitu Persoalan Buku Pelajaran Lima Tahunan.

Substansi kebijakan setingkat Keppres itu a.l. pertama, buku pelajaran akan dibatasi masa pakainya sekurang-kurangnya lima tahun. Kedua, pihak penerbit dilarang datang ke sekolah, yang ditengarai sebagai ajang penjualan buku, dan ketiga, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif.

Boleh jadi para orang tua bersorak mendengar kabar ini karena buku pelajaran yang tidak berganti setiap tahun berarti memangkas pos pengeluaran mereka di bidang pendidikan anaknya. Namun, kalau ditilik dari masalah yang mencuat sebelumnya, Perpres ini bisa jadi adalah juga jawaban bagi kalangan toko buku yang menginginkan perubahan model tata niaga buku pelajaran yang hampir semuanya tidak lagi melalui toko buku. Pasalnya, penerbit makin gencar menjual buku pelajaran secara langsung ke sekolah dan tak enggan memberikan diskon sama besar dengan yang mereka berikan ke toko buku, yakni sekitar 30%. Tak jarang penerbit bahkan memberi bonus tambahan bila serapan omzet mencapai jumlah tertentu. Hal ini tentu saja mengurangi omzet toko buku dalam hal penjualan buku pelajaran.

Ki Supriyoko, Ketua Majelis Luhur Taman Siswa, mengakui Perpres itu memang populis, memihak pada rakyat. Tetapi pengaturan masa pakai buku itu tidak menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi keluhan para orang tua tentang mahalnya harga buku pelajaran sekolah.

Menurut dia, jikalau penetapan masa pakai buku pelajaran berlangsung selama lima tahun maka semakin terbatas saja akses siswa terhadap informasi. Jelas kebijakan ini kontradiktif dengan tren dunia, di mana pertukaran informasi berlangsung amat deras. “Kebijakan itu saya akui memang sangat populis. Orang tua jelas gembira karena selama ini buku pelajaran berganti setiap tahun, tetapi kalau membatasi masa pakai sebetulnya sama saja menghambat akses informasi pada anak,” ujarnya. Dia menambahkan kalau untuk buku matematika atau fisika, dalam kurun waktu itu mungkin tidak banyak berubah. Akan tetapi untuk buku kajian sosial, tentu terdapat banyak perubahan.

Senada dengan itu, Widadi, Kepala Sekolah Al Ikhlash Jakarta mengatakan dunia di luar kelas berkembang empat kali lebih cepat dari di dalam kelas. Untuk menyikapinya dia berpendapat bila siswa membaca satu buku maka guru setidaknya membaca tiga buku.

Lagipula, Ki Supriyoko menambahkan akses informasi peserta didik saat ini masih kurang, 75% masih tergantung pada buku pelajaran. Kesadaran mengakses informasi secara mandiri masih kurang, boro-boro menjadi internet-minded. Masih jauh panggang dari api, masih butuh waktu dan cara jitu menuju ke sana.

Sejumlah penelitian menunjukkan prestasi siswa Indonesia mendekati di urutan buncit. Laporan United Nations Development Program (UNDP) dan International Study Center tentang Trend of International Mathematic and Science menemukan prestasi siswa di Tanah Air terhadap mata pelajaran matematika menduduki possi 35 dari 44 negara yang disurvai. Sedangkan untuk mata pelajaran fisika, siswa Indonesia berada di peringkat 37. Kondisi ini jauh dibandingkan dengan Malaysia yang duduk pada urutan 10 untuk prestasi di bidang pelajaran matematika dan 20 untuk bidang fisika. Sementara Singapura berada di peringkat nomor satu sedunia.

Selain itu, kata Ki Supriyoko, berdasarkan survai tingkat buta huruf dunia, tingkat buta huruf negara ini masih tinggi yakni 12,6%. Sementara Brunei Darussalam hanya 6% dan Jepang sudah 0%. “Belum lagi data mengenai penggunaan Internet di masyarakat, yang juga ketinggalan dari Amerika Serikat dan bahkan Finlandia yang urutan nomor satu dunia.”

Karenanya, persoalan buku pelajaran ini menjadi kian rumit. Di satu sisi sebagian guru menjadikannya sebagai ‘kitab’ untuk menerapkan kurikulum di kelas, menentukan tema pelajaran yang akan dibahas setiap hari, menentukan tugas dsb. Di sisi lain ada itikad baik dari Mendiknas Bambang Sudibyo yang ingin menghilangkan monopoli perbukukan serta merangsang semangat menulis di kalangan penulis buku. Namun, apakah keluarnya Perpres ini sudah menjadi langkah yang tepat? Lalu bagaimana dengan nasib bisnis perbukuan?

Ketua Kompartemen Buku Pelajaran dan Anak-Anak dari Ikatan penerbit Indonesia (Ikapi) Wanti Syaifullah memandang pembatasan masa pakai buku pelajaran selama lima tahun akan mengancam perkembangan bisnis perbukuan. Pasalnya, editorial yang khusus menyusun buku pelajaran hanya akan bekerja lima tahun sekali. Padahal, jumlah penerbit buku pelajaran mencapai 60% dari 665 penerbit anggota Ikapi.

Selain itu, penjualan buku yang biasanya berlangsung tiap tahun akan beralih menjadi repeat order atau pemesanan berulang saja karena sekolah hanya membeli setiap lima tahun. Sementara penjualan buku pelajaran oleh seorang tenaga penjual yang biasanya menjual ke 10 sekolah akan menyusut sampai satu hingga lima sekolah saja. Ini tentu berdampak pada pengurangan tenaga penjual yang ada, bisa jadi justru menambah angka pengangguran.

Untuk itu, Ki Supriyoko mengusulkan tiga resep. Dengan menggunakan sebagian anggaran pendidikan—yang sebesar Rp20 triliun pada APBN 2005—pertama, pemerintah dapat mensubsidi penerbit buku pelajaran. Kedua, pemerintah mensubsidi sekolah melalui komite sekolah dengan memberikan keleluasaan untuk membelanjakan buku secara transparan. Ketiga, bisa dengan menggunakan voucher buku untuk siswa. Voucher itu dibagi, misalnya voucher A untuk kalangan menengah dan voucher B untuk rakyat miskin, sehingga nilainya lebih besar dari voucher A. Dengan voucher ini siswa mendapatkan sejumlah buku pelajaran dengan lebih murah atau bahkan gratis. Walau dia mengakui upaya memilah-milah ini bakal sulit dan rawan terhadap kekeliruan. “Akan tetapi secara teknis hal itu bisa diatur. Kalau caranya seperti itu, saya yakin orang tua tidak ada yang menolak. Kendala mereka bukan masa pakai tetapi mahalnya harga buku.”

Namun, bagaimana pun dia tetap menekankan adanya transparansi pembelanjaan buku. Masyarakat dalam hal ini harus terus memantau upaya pengadaan buku itu, karena yang menjadi masalah baginya bukan promosi langsung oleh penerbit ke sekolah tapi transparansi biaya pembelian buku. Dia menilai aksi ‘menjemput bola’ yang dilakukan penerbit memang terlihat berlebihan bila dijalankan di kota besar. Pasalnya di kota akses seolah ke toko buku lebih mudah. Lain halnya bila di pedesaan, yang jauh dari toko buku, maka tindakan penerbit itu justru menolong para guru dalam memilih buku pelajaran yang hendak dibeli.

Sementara itu, pengamat perbukuan B.P. Sitepu—yang terlibat dalam pembuatan Perpres itu—mengungkapkan dasar pembuatan kebijakan itu sebenarnya bukan untuk mematok mati masa pakai buku. Akan tetapi untuk mengatur penerbit buku sekolah agar membuat buku sesuai kurikulum yang berlaku dan tidak menggantinya sebelum kurikulum berubah.

“Selagi masih bisa sesuai dengan kurikulum, selama lima tahun atau tujuh tahun, kenapa buku pelajaran harus diganti? Jangan hanya mengganti secara fisik kalau isinya sama saja,” tandas mantan kepala bidang pengembangan naskah buku pelajaran sekolah di Pusat Perbukuan Nasional, Depdiknas.

Selain itu, dia menjelaskan Perpres ini juga untuk mengalihkan kewenangan pemerintah dalam menentukan buku pelajaran. Pemerintah sekarang ini diarahkan untuk menjadi pengontrol mutu saja, yakni menilai kesesuaian buku dari sejumlah aspek, serta membuat daftar buku yang disarankan bagi sekolah. “Pekerjaan itu dilakukan hampir setiap tahun oleh tim independen yang terdiri dari para ahli perbukuan, dibawah koordinasi Pusat Perbukuan,” jelasnya.

Nah, sekarang tinggal bagaimana menerapkan peraturan itu secara tepat ketika Perpres itu diluncurkan. Jangan sampai pendidikan menjadi bidang yang terkesampingkan. Kebijakan ini semestinya mendukung peningkatan mutu bukan malah memasung pendidikan sedemikian rupa. Toh biang yang satu ini menentukan pembangunan SDM unggulan untuk masa depan.

*Artikel ini terbit pada 2004 di Bisnis Indonesia Minggu pada kolom Dinamika, yang merupakan liputan utama tiap akhir pekan.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s