“Kami tidak punya wewenang”

Sejak 2001, Komisi Nasional Perempuan menggelar kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung setiap tahun pada 25 November-10 Desember. Tahun ini kampanye mengangkat tema “kekerasan seksual: kenali dan tangani”. Artikel berikut merupakan hasil wawancara enam tahun yang lalu terkait kampanye serupa.

Sehubungan dengan peluncuran Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tentang tren kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2004, berikut ini reporter Bisnis Indonesia Pudji Lestari mewawancarai Aisyah Hamid Baidlowi, wakil ketua Komisi VIII DPR-RI yang membidangi isu pemberdayaan perempuan.

Pudji Lestari: Bagaimana tanggapan anda tentang peningkatan jumlah kekerasan sebanyak dua kali lipat dalam laporan Komnas Perempuan 2004?
Aisyah Baidlowi: Menurut saya sebetulnya Komisi VIII tidak punya wewenang langsung untuk intervensi terhadap kegiatan/program yang menjadi kewajiban eksekutif, ya kan? Namun demikian, komisi VIII di dalam masa persidangan manapun telah mengusahakan [untuk penghapusan masalah itu].
Seperti kemarin kami hearing [rapat dengar pendapat] dengan Muslimat NU, Aisyiyah, Komnas Perempuan, dll. Artinya simpul-simpul masyarakat itu sudah dihimbau, didorong, diharapkan lebih meningkatkan [kerjanya] karena melihat kenyataan itu tadi. Kami sudah melihat kenyataan itu, yang kami peroleh dari setiap kunjungan kerja, laporan-laporan yang disampaikan oleh berbagai lembaga yang diundang oleh Komisi VIII itu menunjukkan adanya peningkatan.
Oleh karena itu, sekarang sebetulnya bolanya itu kan ada di pemerintah di eksekutif bukan legislatif jadi kewajiban bukan hanya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan [Meneg PP] tapi kewajiban seluruh bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya sebagai ujung tombak adalah kantor Meneg PP.
Kemudian kami melihat pertama, sosialisasi dari UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga belum maksimal. Kedua, sasarannya yang mungkin harus diubah. Sasarannya bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak, karena semua tindak kekerasan [dalam rumah tangga] itu 80%-90% pelakunya adalah laki-laki.
Apa gunanya kalau kita memberikan sosialisasi hanya kepada perempuan saja? Mungkin ada gunanya, jadi dia itu punya keberanian, bisa defense [mempertahankan diri], bisa mencari perlindungan dsb. Tetapi berapa persen yang bisa seperti itu?

PL: Lalu apakah DPR memberi tekanan kepada pemerintah?
AB: Oh, pasti [ada]. Kami selalu mendesak, selalu memberikan pressure agar itu dilakukan [pemerintah]. Satu hal saja UU ini dalam perjalanannya, jangankan masyarakat yang di lapisan bawah sedangkan aparat penegak hukum pun belum semuanya mengerti tentang masalah ini. Jadi itu yang harus terlebih dahulu diberikan sosialisasi. Polisi sudah ada desk perempuan tetapi dalam penanganan tindak kekerasan itu sendiri belum maksimal.

PL: Sosialisasi membutuhkan dana, apakah DPR sudah mengatur hal itu?
AB: Bisa. Program itu sudah diajukan oleh kantor Meneg PP, DPR juga sudah setuju dan bahkan minta dananya ditingkatkan. Namun, kami ingat bahwa kami memberikan dukungan peningkatan anggaran, semua anggota Komisi VIII sepakat bahwa itu harus ditingkatkan anggarannya untuk sosialisasi pertama, UU PKDRT dan yang kedua sosialisasi UU tentang Perlindungan Anak.
Mengapa? Karena kami melihat jajaran penegak hukum seperti hakim dan sebagainya belum sepenuhnya mengerti tentang UU tersebut jadi masih saja terjadi penetapan pengadilan untuk anak disamakan dengan untuk orang dewasa. Proses peradilannya juga disamakan. Padahal, kalau menurut amanat UU itu, tidak boleh mengekspos anak, harus disidang dalam sidang tertutup, sekarang kan nggak.

PL: Anggaran dana yang dialokasikan melalui Meneg PP itu apakah seharusnya dikoordinasikan dengan lembaga perempuan lainnya?
AB: Tidak, lain-lain ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan kementrian Meneg PP ini bekerja dengan lembaga-lembaga donor. Nah, yang saya lihat kurang sosialisasi dari kantor Meneg PP adalah untuk UU-nya sendiri mereka tidak punya banyak [copy naskah UU]. Karena itu, melalui forum kependudukan dan pembangunan kami juga mencetak 10.000 eksemplar UU PKDRT. Itu sudah kami serahkan ke BKKBN, yang kami harap dapat menyosialisasikannya kepada ormas-ormas. Kami kerjasama dengan BKKBN dalam membantu Meneg PP.
Itu dana dari luar yang saya usahakan melalui forum parlemen untuk kependudukan dan pembangunan. Forum ini adalah lembaga di luar dewan, tapi anggotanya adalah anggota dewan, yang mengurusi masalah pemberdayaan perempuan, kependudukan, dan lingkungan.

PL: Isu terbaru adalah pengajuan RUU Penghapusan Trafiking oleh Komnas Perempuan, sejauh mana perkembangannya?
AB: Kemarin, kami sudah menyelenggarakan RDPU dengan ormas-ormas perempuan, itu dalam rangka mengumpulkan masukan2 terhadap RUU trafiking. Karena RUU ini masuk di dalam prioritas pembahasan pada 2005, yang diajukan oleh Komisi VIII kepada lembaga legislasi.

* Artikel ini terbit di Bisnis Indonesia, edisi 20 Maret 2005. Baca juga Menghapus kekerasan: mungkinkah?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s