Angin Perubahan dari Japan Post

Rencana privatisasi Japan Post yang ditolak oleh parlemen jadi sorotan setelah Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi melaksanakan ancamannya untuk membubarkan lembaga legislatif itu pada awal Agustus. Dengan hak prerogatifnya, Koizumi meminta pemilihan umum dini digelar 11 September mendatang untuk memperbarui mandat parlemen.

Isu penjualan aset negara memang akan menarik perhatian di negara manapun. Keinginan yang kerap berdasarkan alasan pengurangan beban pemerintah tidak saja terjadi di Jepang, tapi juga Australia terhadap perusahaan telekomunikasinya Telstra Corp, atau juga Indonesia yang melego sejumlah BUMN-nya.

“Keputusan parlemen mengartikan tidak perlu adanya privatisasi pos. Tetapi saya ingin bertanya pada rakyat Jepang. Apakah mereka setuju dengan privatisasi pos?” ujar Koizumi dengan nada marah seperti dilansir International Herald Tribune.

Penyegaran mandat diharapkan dapat melanggengkan ambisi Koizumi untuk memprivatisasi kantor pos itu. Ambisi yang terpendam selama 13 tahun sejak dia mendapat sebagai menteri pos dan telekomunikasi Jepang pada 1992.

Meski ancaman itu sudah dilontarkan Koizumi sejak bulan lalu, tetap saja tindakan itu mencengangkan para politisi negeri itu. Sejumlah pemilih bahkan capek dengan gayanya yang mendominasi dan cenderung otoriter.

“Dia [Koizumi] kekanak-kanakan. Dia memaksakan privatisasi pos dengan mengancam yang lainnya. Koizumi awalnya OK, tapi dia bertambah buruk dan semakin buruk,” tutur Hajime Shimizu seperti dikutip Asian Wall Street Journal.

Shimizu, 50, yang bekerja untuk perusahaan real estat di Tokyo selama ini adalah pendukung setia Partai Liberal Demokrat (LDP). Namun dia mengatakan akan beraih ke Partai Demokrat Jepang (DPJ) pada pemilu September mendatang.

Koizumi memang berbeda. Perdana menteri yang tampil silih berganti tidak pernah bertahan dengan satu isu dalam jangka waktu panjang. Tak heran dia dijuluki henjin atau orang aneh oleh rekan politiknya. Tetapi boleh jadi itulah resepnya untuk menjadi perdana menteri paling lama menjabat di Jepang semenjak PM Yasuhiro Nakasone pada 1987.

Hara-kiri
Kendati demikian Koizumi tidak takut untuk menanggalkan jabatan yang diperolehnya pada 2001 itu. Para analis memandang langkah untuk membubarkan parlemen sebagai hara-kiri atas jabatannya. Banyak yang memprediksikan Koizumi bakal kalah suara.

Tetapi ancaman kekalahan sepertinya bukan persoalan bagi dirinya. Koizumi bahkan berjanji untuk mundur jika dalam pemilu September tidak memenangi suara mayoritas untuk 480 kursi di majelis rendah parlemen.

Suatu keputusan berani yang jarang diambil oleh mereka yang berada pada posisi puncak. Lalu mengapa Koizumi bergeming dengan keinginannya?

Upaya privatisasi yang terjadi di manapun di dunia ini tak jarang mengandung makna lain. Apakah begitu pula dengan Koizumi?

Bersama tangan kanannya Heizo Takenaka, penasihat politik di awal 1990-an yang kini menjabat sebagai menteri perbankan, Koizumi mencari cara untuk menemukan kembali negaranya dan mempertahankan status Jepang sebagai pesaing global yang kompetitif.

Koizumi banyak bercermin kepada AS. Dia mengadopsi gagasan Ronald Reagan yang mengurangi ukuran pemerintahan dan membebaskan rakyat dari beban kontrol negara. Baik dirinya maupun Takenaka ingin membuka peluang sektor bisnis swasta dan mencapai efisiensi setelah negara terbebani oleh utang dalam negeri.

Data Bloomberg menyebutkan Japan Post mempekerjakan 400.000 pegawai, dengan 262.000 staf penuh waktu, serta memiliki 24.678 kantor cabang. Hampir dua kali lipat jumlah seluruh cabang bank di negeri itu. Dengan aset sebesar 350 triliun yen (US$3,1 triliun), Japan Post adalah tempat penyimpanan terbesar di dunia. Japan Post juga menguasai seperlima jumlah obligasi negara senilai 140 triliun yen, menjadikannya sebagai pemilik surat utang negara terbesar.

Namun sayangnya Japan Post juga menjadi ‘celengan’ penuh skandal dari para politisi. Kucuran dana Japan Post banyak digunakan untuk membiayai proyek jalan dan jembatan provinsi. Proyek-proyek semacam ini dianggap tidak efisien dan juga pemborosan. Untuk itu Koizumi berkeinginan memangkas pengeluaran publik yang tidak perlu serta mengurangi peran pemerintah di pasar.

Menurut Jesper Koll, kepala analis di Merril Lynch Jepang, Koizumi berhasil memangkas investasi publik menjadi di bawah 5% dari sebelumnya melampaui 8% produk domestik bruto (PDB) pada saat dia mulai menduduki kursi PM empat tahun lalu.

Dia juga berhasil mengurangi Program Pinjaman dan Investasi Fiskal, yang anggarannya menggunakan simpanan pos, menjadi kurang dari 20 triliun yen dalam tahun fiskal ini dari yang sebesar 60 triliun yen pada 1998. Itu sama artinya dengan pengurangan setara dengan 8% PDB.

Japan Post memang membantu pertumbuhan ekonomi Jepang dalam mengadakan pendanaan jangka panjang yang stabil untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur pascaperang dunia kedua. Namun kini peranan BUMN ini dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman dan perekonomian Jepang yang sudah mapan.

Koizumi dan Takenaka memandang Jepang membutuhkan struktur yang berbeda. Namun mereka menyadari tidak mudah merombak sistem simpanan pos yang telah lama menjadi sumber aliran uang mendasar di negeri itu.

PM Jepang itu mengusulkan cara perlahan untuk memprivatisasi kantor pos. Dia ingin memisahkan fungsi Japan Post sebagai pengirim surat dengan tempat menabung dan asuransi pada 2007. Lalu menjual bank dan asuransi itu pada 2017. Cukup rasional karena privatisasi bukanlah proses yang instan.

Tetapi tentu saja keinginan mereka juga harus berhadapan dengan anggota parlemen. Paket empat RUU untuk privatisasi Japan Post gagal digolkan oleh majelis tinggi parlemen di awal bulan ini, meski pada bulan sebelumnya usulan itu disetujui majelis rendah dengan 233:228 suara.

Koizumi menengarai kegagalan itu terjadi akibat adanya 37 orang pemberontak dari partai LDP yang membelot dan bergabung dengan oposannya yakni DPJ.

Menang atau kalahnya Koizumi itu perkara lain. Tetapi yang jelas isu privatisasi Japan Post telah membawa angin perubahan dalam segi perekonomian dan perpolitikan di negeri Sakura itu. Pemilu mendatang bisa jadi memunculkan gaya politik baru pemerintahan Jepang yang mengakomodasi dua partai atau lebih untuk saling berdialog.

* Artikel ini terbit di Bisnis Indonesia edisi Sabtu, 20 Agustus 2005.

Japan Post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s