Aturan lock-up yang dipersoalkan

Ketika ada kabar Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bakal menaikkan batasan penambahan modal emiten melalui penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), banyak pelaku pasar antusias. Batasan maksimal 10% yang ada dalam peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu, yang telah direvisi pada 9 Desember 2009, menjadi lebih signifikan dibandingkan dengan hanya 5% sebagaimana disebutkan dalam peraturan terdahulu yang terbit pada 1998.

Antusiasme itu dibuktikan dengan rencana sejumlah emiten menerbitkan saham baru tanpa HMETD menyusul diterbitkannya peraturan tersebut. Beberapa di antaranya yang tercium media adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk.

Namun, belakangan satu persatu dari mereka mundur karena rupanya peraturan di hilir, yakni yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dinilai berlawanan dengan semangat peraturan di hulu yang notabene adalah peraturan Bapepam LK.

Peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor 1-A Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Efek Bersifat Saham itu menyebutkan saham tambahan yang berasal dari penambahan modal tanpa HMETD dapat dicatatkan di bursa. Namun, saham yang baru dikeluarkan tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa sekurang-kurangnya selama 1 tahun sejak dicatatkan.

Peraturan menyatakan lock-up ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali. Peraturan BEJ tersebut hingga kini belum direvisi menjadi peraturan BEI. Sebagai informasi tambahan, bursa menggodok revisi sebanyak enam peraturan untuk kemudian dimintakan persetujuan Bapepam-LK dalam rangka harmonisasi peraturan pascamerger Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya pada November 2008.

Sulit dicapai

Presiden Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk Harry Hartanto mengakui aturan lock-up menjadi penyebab perseroan batal menggelar aksi korporasi penambahan modal tanpa HMETD. Pengembang perumahan ternama di kawasan Serpong, Tangerang itu mengatakan akan menerbitkan saham baru guna meningkatkan likuiditas transaksi saham perseroan di pasar.

“Awalnya kami berharap penerbitan 10% saham bisa meningkatkan likuiditas. Tapi ternyata dengan adanya aturan lock-up satu tahun, target yang diharapkan malah kemungkinan sulit dicapai. Akhirnya kami membatalkan rencana aksi korporasi itu [penerbitan saham baru tanpa HMETD],” paparnya kemarin.

Belakangan, tersiar kabar pemegang saham pendiri Bumi Serpong bakal menjual 1,5 miliar-2 miliar saham atau 18,29% dari total saham disetor secara langsung kepada pemodal, pada pekan depan. Dalam perkembangan yang sama, meski hingga kini manajemen Bumi belum membenarkan perihal adanya rencana aksi korporasi serupa, rencana penawaran saham perseroan secara langsung kepada pemodal juga belum ada kejelasan.

Corporate Secretary Bumi Dileep Srivastava menilai semua kabar yang banyak beredar di pasar mengenai produsen dan eksportir batu bara terbesar nasional itu bersifat rumor dan spekulasi liar. “Hanya informasi resmi dari perusahaan yang kredibel,” tegasnya. Tepat ketika revisi peraturan Bapepam-LK No. 1X.D.4 diterbitkan, Bumi menjadi emiten pertama yang dikabarkan akan menerbitkan hingga 10% saham baru. Saham baru itu akan dijual ke China Investment Corporation, kreditur terbesar perusahaan yang telah mengucurkan pinjaman senilai US$1,9 miliar pada September 2009.

Bagai gayung bersambut, Direktur Penilaian Perusahaan BEI Eddy Sugito rupanya menyadari adanya ganjalan ini. Dalam draf revisi peraturan pencatatan saham versi BEI, yang kini masih di meja Bapepam-LK, ada sinyal otoritas pasar modal bakal memberi kelonggaran meski belum jelas bentuknya seperti apa.

Mekanisme terbaik Eddy mengatakan pihaknya dan otoritas pasar modal masih terus mencari mekanisme terbaik guna memastikan opsi penerbitan saham baru tanpa HMETD tidak merugikan investor publik. Sampai sekarang, opsi pendanaan tersebut bisa diambil perseroan dengan syarat saham baru harus disimpan selama setahun.

Kami harus memastikan bahwa opsi itu diambil dengan tujuan dan iktikad baik, yang memberi nilai kepada perseroan dan ujungnya publik bisa menikmati manfaat dari terdilusinya saham mereka,” tuturnya. Opsi periode lock-up, lanjutnya, bisa dicabut asalkan ada mekanisme lain yang bisa digunakan untuk memastikan aksi tersebut benar-benar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak dan malah merugikan investor publik.

Pihaknya telah melakukan pertemuan dengan beberapa pemodal untuk menyerap masukan seputar kebijakan tersebut, dan kini pembahasan dengan Bapepam-LK masih berlangsung. Dia tidak berani memastikan kapan revisi peraturan itu akan tuntas. Namun, perihal kelonggaran aturan dibenarkan Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam-LK Nurhaida. Meskipun menurutnya, regulator tidak dapat menghilangkan sama sekali ketentuan lock-up itu.

“Kami masih mengkaji pilihannya, salah satu kajian yaitu memperpendek waktu tidak [sampai] satu tahun. Sampai saat ini kami menilai lebih banyak yang pro lock-up daripada yang kontra,” ujarnya. Biro yang dipimpin Nurhaida menjadi supervisi BEI, salah satu self regulatory organization.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Finan Corpindo Nusa Edwin Sinaga menilai pendapat yang masih setuju dengan pre lock-up agak berlebihan. Dia mengatakan tujuan pasar modal adalah likuiditas dan transparansi yang sebaiknya dijamin otoritas bursa.

“Kalau tujuannya likuiditas di pasar dan informasi sudah didistribusikan secara merata, agak berlebihan kalau ada yang ingin tetap di-lock-up selama setahun. Asal tidak merugikan existing investor [investor lama) tidak apa-apa. Bagi pelaku pasar lain, itu menjadi risiko biasa.” Bagaimanapun, kata dia, ketentuan lock-up ini akan menyulitkan pemodal untuk memperoleh keuntungan dari transaksi saham. Padahal, biasanya saham baru ini ditawarkan premium ketika harga jual ditentukan.

Agaknya, memang tidak ada cara lain selain menunggu sampai regulator meluluskan draf peraturan pencatatan bursa yang baru. Sebagai regulator, tentu Bapepam-LK bisa menimbang dampak baik dan buruk dari suatu peraturan. Bila ada yang mengganjal, bukankah regulator membuka kesempatan bagi para pelaku pasar untuk memberi masukan selama proses pembahasan aturan berlangsung.

Reportase: Arif Gunawan S., Bambang P. Jatmiko, Irvin Avriano A.

* Terbit di Bisnis Indonesia, 16 Februari 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s