Fuad tak lagi berbasa-basi

James Riady, secara tak terduga, menyambangi kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada Rabu sore pekan lalu. Sayangnya, Ketua Bapepam-LK Ahmad Fuad Rahmany yang ingin ditemuinya tidak ada di tempat, sehingga James pulang dengan tangan hampa.

Sebagai bos Grup Lippo, salah satu konglomerasi bisnis di Indonesia, kedatangan James tentu saja menarik minat para pewarta yang sedang gencar menyingkap kasus transaksi dua entitas bisnis Lippo yakni PT Matahari Putra Prima Tbk dan anak usahanya PT Matahari Department Store Tbk (MDS). Namun ketika ditanya wartawan, James berkelit dengan membantah kedatangannya terkait dengan kasus yang menimpa dua entitas bisnisnya itu. “Saya datang ke Bapepam-LK bukan untuk urusan Matahari [Matahari Putra dan MDS], karena saya bukan komisaris ataupun manajemen,” ujarnya. Kendati demikian, dia menolak menyebutkan alasan kedatangannya itu. Dia juga menegaskan pemberitaan selama ini yang mengaitkan dirinya dengan transaksi Matahari dan MDS tidak tepat.

Seakan ingin menjernihkan persoalan, Fuad pun menjelaskan bahwasanya dia tidak pernah mengundang James untuk bertemu. “Saya tidak mengundangnya datang. Kami juga tidak sempat bertemu kemarin, karena saya sedang berada di BI [kantor Bank Indonesia]. Dia [James] datang sendiri, ngeyel masuk ke atas [ruang kantor Fuad yang ada di lantai tiga Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat]. Padahal, sekretaris saya sudah bilang saya nggak ada,” jelasnya kepada wartawan keesokan harinya.

Fuad menilai kunjungan itu seharusnya tak perlu dilakukan James. Cukup manajemen Matahari yang datang menjelaskan persoalan transaksi divestasi MDS kepada Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Noor Rachman, sebagai wakil dari petinggi otoritas pasar modal yang membidangi urusan perizinan aksi korporasi emiten yang bergerak di bidang jasa.

Ketua Bapepam-LK, yang bersama dengan Kementerian Keuangan dan BI sedang mengejar target perumusan draf RUU Otoritas Jasa Keuangan itu, lebih jauh mengatakan dia memilih untuk tidak menemui putra taipan Mochtar Riady itu secara empat mata karena khawatir dapat menimbulkan gosip miring bilamana pertemuan itu terjadi.

Sikap kehati-hatian Fuad wajar dilakukan karena lembaga yang dipimpinnya sedang memeriksa rencana transaksi divestasi 90,76% saham MDS oleh Matahari kepada CVC Capital senilai Rp7,16 triliun. Otoritas pasar modal, sebagaimana pemegang saham publik, merasa ada yang perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh manajemen terkait dengan penjualan mayoritas saham pengelola department store Matahari yang baru itu.

Diskusi yang friendly

Hal itulah yang kemudian dijelaskan oleh manajemen Matahari dan MDS kepada Noor Rachman pada Kamis. Direktur Utama Matahari Benjamin Mailool, yang juga menjadi orang nomor satu di MDS, menyebut pertemuan dengan pejabat Bapepam-LK itu sebagai diskusi terbuka yang friendly.

Menurut dia, otoritas pasar modal tidak lagi meragukan skema transaksi akuisisi. Oleh karena itu, ada indikasi Bapepam-LK memberi lampu hijau bagi Matahari dan MDS untuk menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), yang bakal menjadi penentu akhir disetujui tidaknya transaksi itu.

Sebagai syaratnya, otoritas meminta komitmen dari manajemen Matahari untuk menjabarkan rencana bisnis perseroan ke depan pascadivestasi MDS, sekaligus rencana penggunaan dana tunai sebesar Rp5,3 triliun kepada pemegang saham publik. Matahari dijadwalkan memaparkan rencana bisnisnya hari ini agar dapat melaksanakan RUPSLB pada pekan ini atau awal pekan depan.

Persyaratan yang diberikan kepada Matahari ini, menurut Fuad, agar menjadi catatan bagi media dan pemegang saham publik bilamana manajemen lalai memenuhi komitmennya pada masa datang. Setidaknya fungsi pengawasan bukan hanya terletak di tangan Bapepam-LK.

Selain itu, berkaca dari kunjungan James, bisa disimpulkan strategi bisnis gaya lama yang dijalankan oleh pendahulu kita kini sudah tidak sesuai lagi. Pebisnis semakin lama dituntut untuk semakin terbuka dan transparan dalam menjalankan bisnisnya. Begitu juga dengan pejabat pemerintahan, prinsip kehati-hatian termasuk mengadakan pertemuan secara langsung dengan pebisnis apalagi yang sedang terkait persoalan, hendaknya ditiadakan. Dengan perbaikan sikap pada kedua belah pihak diharapkan lingkungan berbisnis menjadi semakin kondusif dan dapat berdaya saing tinggi dengan pemodal asing yang siap masuk ke pasar domestik.

* Terbit di Bisnis Indonesia edisi 15 Maret 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s