Menghapus kekerasan, mungkinkah?

Sejak 2001, Komisi Nasional Perempuan menggelar kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung setiap tahun pada 25 November-10 Desember. Tahun ini kampanye mengangkat tema “kekerasan seksual: kenali dan tangani”.

Hasil pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan setiap hari ada 20 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Meski kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini, bahkan cenderung menyalahkan. Akibatnya lebih banyak korban yang memilih diam dan merahasiakan kekerasan seksual yang ia alami bahkan hingga akhir hayatnya. Sikap diam ini juga didukung oleh budaya hukum yang belum sensitif terhadap korban, dan belum adanya payung hukum yang mampu menjamin korban untuk dapat memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Berikut artikel yang saya tulis terkait kampanye anti kekerasan, enam tahun yang lalu.

Melonjaknya Kekerasan terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang 2004. Catatan setebal 29 halaman itu mengungkapkan terjadinya peningkatan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan [selanjutnya: hanya akan disebut sebagai kekerasan] hampir dua kali lipat, dari 7.787 kasus pada 2003 menjadi 14.020 kasus.

Jumlah ini menjadi peningkatan terbesar sejak catatan tahunan dibuat pertama kali oleh lembaga itu pada 2001. Pada tahun itu tercatat ada 3.169 kasus, dan meningkat menjadi 5.163 kasus pada 2002. Dari 14.020 kasus itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menduduki posisi puncak dengan jumlah laporan sebanyak 4.310 kasus, menyusul kekerasan dalam komunitas dengan 2.470 kasus.

Lalu ada 6.634 kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah atau komunitas, yang datanya tidak dapat dipilah karena kurangnya informasi mengenai lokus terjadinya kasus. Sementara sebagian lainnya adalah kasus trafiking (perdagangan perempuan) sebanyak 562 kasus, dan 302 kasus kekerasan yang pelakunya adalah aparat negara.

“Secara keseluruhan, tren yang terjadi sepanjang 2004 menunjukkan lokus dan konteks di mana kekerasan terjadi di dalam rumah, proses migrasi, pengelolaan sumber daya alam, konflik bersenjata, dan dalam keterkaitannya dengan politisasi identitas agama,” tutur Ketua Komnas Perempuan [periode 2003-2009] Kamala Chandrakirana.

Meski secara kuantitatif kekerasan paling banyak terjadi di dalam rumah, Kamala meyakini beberapa terjadi pada konteks lainnya sebagai bagian dari proses peminggiran sistemik dalam seluruh tatanan ekonomi, politik, dan sosial yang lebih luas. Ada sejumlah peristiwa yang bisa mewakili hal ini, diantaranya yaitu peristiwa Ruteng Berdarah di Manggarai, NTT, kericuhan berkaitan dengan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bojong di Bogor, serta pencemaran perairan di Buyat Pante.

Pada kasus-kasus yang menelan banyak korban itu, banyak perempuan yang terpaksa kehilangan suami, keluarga, dan mata pencaharian. Banyak perempuan kemudian beralih menjadi kepala keluarga, yang justru membuat mereka malah semakin rentan terhadap proses pemiskinan, karena di sebagian daerah seorang janda tidak mempunyai hak atas tanah.

Namun, kekerasan tidak berlangsung di desa saja, di kota besar seperti Jakarta hal itu terjadi juga. Penggusuran yang menimpa pemukiman masyarakat miskin di Cengkareng dan Tanjung Duren telah membuat sekitar 250 orang, sebagian besar perempuan, mengungsi di halaman kantor Komnas Perempuan dan Komnas HAM selama sembilan bulan.

“Jadi, pada 2004, ketika publik diramaikan oleh proses kampanye dan pemilihan umum yang panjang, perempuan Indonesia menjalani hidup di rumah, pekarangan, dan kebunnya penuh dengan kekerasan. Dan pada tahun ini pula perempuan Indonesia membuktikan bahwa the personal is political,” papar Kamala.

Catatan tahunan itu juga menuliskan,” Gambaran kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada 2004 menunjukkan rumah tempat perempuan tinggal, lahan kebun tempat perempuan menanam bahan pangan, perairan laut tempat perempuan mencari ikan, serta pekarangan dan perkampungan tempat tinggal perempuan kota ternyata merupakan tempat terjadinya berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan.”

Untuk pengumpulan data dalam catatan tahunan ini, Komnas Perempuan masih menggunakan metode yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan menyebarkan angket ke sejumlah lembaga yang memang menangani kekerasan. Demi mendapatkan gambaran yang menyeluruh selama rentang waktu satu tahun, maka angket disebar pada November. Selanjutnya, dari angket yang disebar itu, ada sebanyak 172 lembaga yang melengkapi dan menyerahkannya kembali ke Komnas Perempuan.

Lembaga tersebut meliputi 43 organisasi perempuan di 14 provinsi, 70 pengadilan negeri di 20 provinsi, dua pengadilan agama di dua provinsi, 28 ruang pelayanan khusus kepolisian di 28 provinsi, 11 rumah sakit di sembilan provinsi, serta kejaksaan agung yang mengompilasi data dari 15 kejaksaan tinggi.

Namun demikian, Kamala menerangkan peningkatan jumlah kasus hampir 100% ini baru sebatas kasus yang dilaporkan oleh sejumlah lembaga yang terlibat dalam pengumpulan data. Kasus kekerasan selalu menunjukkan gejala gunung es, yang di bawah permukaan (tidak terungkap) jauh lebih besar dari yang tampak. Seperti yang terjadi misalnya di ruang pelayanan khusus kepolisian, sebanyak 60% korban menarik kembali kasusnya karena kurangnya sandaran hukum dalam penanganan kasus KDRT.

Memang selama ini kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya baru menggunakan KUHAP dan KUHP sebagai acuan hukum dalam penanganan kasus kekerasan. Padahal, kitab hukum tersebut mempunyai banyak kelemahan dan tidak melindungi korban yang kerap menjadi saksi. Karenanya, ketika UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) disahkan pada 22 September 2004, UU ini menjadi terobosan terbesar dalam pergerakan perempuan, terutama bagi sejumlah organisasi perempuan yang telah berjuang selama delapan tahun untuk menggolkannya.

Kehadiran UU PKDRT ini dianggap sebagai sandaran hukum yang paling mewakili dalam penanganan kasus kekerasan. Pasalnya, UU tersebut mensyaratkan adanya perlindungan dan pendampingan bagi korban selama pemrosesan kasus. Ada harapan besar dari Komnas Perempuan, UU ini bisa membawa perubahan yang berarti dalam penghapusan KDRT di masa yang akan datang.

Belum sempurna
Namun, UU tersebut memang belum sempurna dan masih memerlukan sejumlah aturan pelaksanaan dari pemerintah. Untuk membumikannya, kepada seluruh jajaran penegak hukum di lapangan pun dihimbau untuk segera menerapkan UU PKDRT dalam penyelesaian kasus KDRT yang banyak menimpa istri, anak, pacar, dan pembantu rumah tangga.

Komnas Perempuan pun menyelenggarakan berbagai penyuluhan dan pelatihan kepada semua aparat hukum termasuk polisi, hakim, jaksa, dan mahasiswa fakultas hukum, sebagai calon penegak hukum. Aisyah Hamid Baidlowi, wakil ketua Komisi VIII DPR-RI yang membidangi isu pemberdayaan perempuan, mengatakan sosialisasi UU PKDRT menjadi kewajiban seluruh bangsa dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai ujung tombaknya.

“Sekarang sebetulnya bolanya itu kan ada di pemerintah, di eksekutif bukan legislatif. Jadi kewajiban bukan hanya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan [Meneg PP] tapi kewajiban seluruh bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya sebagai ujung tombak adalah kantor Meneg PP,” katanya.

Dia menilai sosialisasi dari UU PKDRT belum maksimal. Hal ini karena sasaran sosialisasi yang harus diubah. “Sasarannya bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak, karena semua tindak kekerasan [dalam rumah tangga] itu 80%-90% pelakunya adalah laki-laki.”

Selain UU PKDRT, kebijakan baru yang menjadi terobosan penting bagi Komnas Perempuan adalah penandatanganan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan oleh Menlu se-ASEAN pada 13 Juni 2004. Sedangkan dalam penegakan hak asasi manusia buruh migran, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia pada 10 Mei 2004. Lalu pada September 2004, meski Indonesia belum termasuk ke dalam 27 negara yang meratifikasinya, pemerintah sudah menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya.

Langkah signifikan lainnya terjadi ketika KBRI Singapura mengambil inisiatif untuk berdialog dengan publik di Tanah Air, khususnya kepada organisasi-organisasi pembela hak-hak buruh migran, berkaitan dengan lima buruh migran pembantu rumah tangga yang terancam hukuman mati di negeri singa itu.

Ketika itu bahkan Dubes RI untuk Singapura mendampingi pengacara yang direkrut untuk memberi pembelaan bagi perempuan Indonesia yang akan disidang. “Ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan pertanggungjawaban publik dari perwakilan RI di luar negeri,” tulis laporan itu.

Pekerja migran menjadi salah satu hal yang paling disoroti lembaga ini mengingat pembantu rumah tangga mengalami dominasi ganda, sebagai perempuan dan pekerja. Sementara kerja domestik belum diakui secara resmi dalam hukum nasional. Padahal, mereka terpaksa bekerja di negeri orang lantaran lapangan pekerjaan di dalam negeri sudah berkurang karena kebijakan pembangunan yang menyebabkan pengurangan lahan persawahan dan peminggiran warga desa.

Sementara itu, salah satu kegiatan di bawah koordinasi Komnas Perempuan yang menunjukkan keberhasilan adalah pengorganisasian sekitar 6.000 janda dan pemimpin keluarga perempuan di daerah miskin dan konflik melalui program pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka).

* Artikel ini telah dimuat di Bisnis Indonesia, edisi 20 Maret 2005. Baca juga: “Kami tidak punya wewenang.”

Kekerasan perempuan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s